KPK Imbau Aceh Publikasi APBA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Pemerintah Aceh
mempublikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ke publik. Agar
APBA prorakyat, KPK juga berharap Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi
untuk mengawasi pembangunan di Aceh.
“Kami datang ke Aceh untuk menawarkan program pencegahan korupsi ke Pemerintah Aceh yang relatif baru,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas menjawab Serambi, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Aceh, Rabu (19/9) pagi.
Menurut Busyro, pencegahan korupsi diperlukan agar prinsip, mekanisme, dan proses tatakelola birokrasi serta keuangan pemerintah berbasis pada transparansi, efisiensi, produktifitas dan berpihak pada rasa keadilan rakyat.
Dalam pertemuan tertutup tersebut hadir Sekda T Setia Budi, Kepala Inspektorat Aceh Syarifuddin, Deputi Pencegahan KPK, Iswan Elmi, dan Kabag Humas Usamah El Madny.
Usamah El Madny yang mencatat hasil pertemuan KPK dengan Wakil Gubernur Aceh menjelaskan, di depan Wakil Ketua KPK, Muzakir Manaf mengatakan Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi kinerja KPK. “Pemerintah Aceh, siap bekerja sama dalam berbagai aspek untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih di Aceh serta menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” ujar Usamah mengutip Wagub.
Begitu juga terkait birokrasi, Muzakir menyambut baik kerja sama dan butuh sejumlah riset yang dilakukan KPK terkait dengan pembenahan birokrasi di Aceh. Terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh, Wagub mengatakan, dalam berbagai kesempatan dia telah sering mengingatkan pejabat Pemerintah Aceh agar tidak main-main di sekitar ‘wilayah hitam’ itu, apalagi memasukinya.
“Kami datang ke Aceh untuk menawarkan program pencegahan korupsi ke Pemerintah Aceh yang relatif baru,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas menjawab Serambi, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Aceh, Rabu (19/9) pagi.
Menurut Busyro, pencegahan korupsi diperlukan agar prinsip, mekanisme, dan proses tatakelola birokrasi serta keuangan pemerintah berbasis pada transparansi, efisiensi, produktifitas dan berpihak pada rasa keadilan rakyat.
Dalam pertemuan tertutup tersebut hadir Sekda T Setia Budi, Kepala Inspektorat Aceh Syarifuddin, Deputi Pencegahan KPK, Iswan Elmi, dan Kabag Humas Usamah El Madny.
Usamah El Madny yang mencatat hasil pertemuan KPK dengan Wakil Gubernur Aceh menjelaskan, di depan Wakil Ketua KPK, Muzakir Manaf mengatakan Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi kinerja KPK. “Pemerintah Aceh, siap bekerja sama dalam berbagai aspek untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih di Aceh serta menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” ujar Usamah mengutip Wagub.
Begitu juga terkait birokrasi, Muzakir menyambut baik kerja sama dan butuh sejumlah riset yang dilakukan KPK terkait dengan pembenahan birokrasi di Aceh. Terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh, Wagub mengatakan, dalam berbagai kesempatan dia telah sering mengingatkan pejabat Pemerintah Aceh agar tidak main-main di sekitar ‘wilayah hitam’ itu, apalagi memasukinya.
Baca Juga :
Posted by Anonim
on 08.34. Filed under
Aceh,
Drive News
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
