Mahasiswa indonesia di jerman & Berlin menolak berdialog dengan Komisi 1 DPR

 

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman, bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman.

Untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat. Namun ketiga organisasi inilah yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Maka, penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat.

Penolakan tersebut disampaikan di KBRI Berlin yang dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat. Sebelum pernyataan dikeluarkan, seorang mahasiswa sempat mengutarakan pertanyaan retoris untuk menyentil kedatangan Komisi 1. Demikian seperti dikutip dari laman PPI Jerman, Kamis (26/4/2012).

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa tersebut terkait sikap anggota DPR yang senang berbondong-bondong keluar negeri bak orang desa rindu ke kota. Apalagi dengan ekstra membawa keluarga dan rombongan yang dipastikan akan mengganggu kinerja perwakilan RI setempat, contohnya pelayanan imigrasi.

Perlu diperhatikan, setiap keluarga tamu negara mendapat pelayanan yang sama dengan tamu negara yang sebenarnya. Dengan sumber daya KBRI yang terbatas, apa lagi dengan dikuranginya anggaran untuk perwakilan RI oleh Pusat sebanyak 37 persen, maka bisa dibayangkan betapa terganggunya kinerja perwakilan RI yang kedatangan rombongan wisatawan negara.

Menurut para PPI Jerman, kunjungan kerja tentu saja baik, selama itu transparan, efektif, dan efisien. Mengikuti rentetan pertanyaan retoris tersebut, pernyataan pun kemudian dikeluarkan.

Dalam pernyataan penolakanya, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU menuntut tiga hal, yaitu transparansi, laporan, dan pengertian dari para wakil rakyat. Setiap agenda kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri beserta biaya yang akan dikeluarkan harus dipublikasikan laporan keuangannya paling lambat satu bulan sebelum keberangkatan.

"Laporan hasil kunjungan tersebut ditunjukkan kepada rakyat melalui website DPR RI dan media massa," tulis mereka.

Mereka menegaskan, Rapat Dengar Pendapat dengan KBRI dan KJRI seharusnya bisa dilakukan lewat teleconference tanpa perlu datang jauh-jauh ke negara tujuan dan menghamburkan uang rakyat.

"Melihat rendahnya urgensi kunjungan dan dana sebesar Rp3,1 miliar yang telah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan ini, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman sepakat untuk menolak kedatangan Ibu Bapak Wakil Rakyat beserta keluarga dan rombongannya," ujar mereka.

Setelah pembacaan pernyataan selesai, para mahasiswa yang tergabung dalam PPI, bersama dengan perwakilan NU Cabang Istimewa Jerman, sepakat untuk mempertegas protes mereka lewat aksi walk-out. Langkah dialog sebetulnya sudah dipikirkan, namun belajar dari pengalaman yang terdahulu, berdialog sama sekali tidak membuahkan perbaikan berarti.

Selain itu mereka percaya, bukan diplomasi yang diperlukan Indonesia, melainkan aksi. Dan memang sebetulnya tidak perlu banyak dilakukan diskusi untuk memenuhi tuntutan yang disampaikan para mahasiswa kali ini.

Transparansi, laporan, dan keprihatinan merupakan tiga hal sederhana yang seharusnya sudah dipegang baik-baik oleh para Wakil Rakyat ketika mereka duduk di gedung DPR. Para mahasiswa melihat aksi protes skala kecil ini sebagai salah satu cara mengingatkan dan sedikit "menampar" mereka yang tertidur.

Selain itu mereka berharap agar aksi ini dapat menjadi renungan bagi para anggota DPR supaya lebih serius dalam menjalankan amanah yang telah mereka terima dari rakyat. Setelah mohon diri, para mahasiwa yang tergabung dalam PPI, bersama dengan perwakilan NU, mengakhiri prosesi yang berlangsung damai tersebut dengan berjalan meninggalkan ruangan sambil dilontari tanggapan kekesalan dari orang-orang yang merasa “tertampar.”