Menpora Andi Harus Tanggung Jawab
Anggota Komisi X DPR, Dedy Gumelar mengaku sudah membaca hasil sementara
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan adanya
penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan komplek olahraga
Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dia berharap hasil final audit yang akan disampaikan BPK pada Rabu mendatang berbeda dengan apa yang dibacanya pagi ini. Sebab, dalam laporan sementara itu, nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng tidak tertera sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proyek itu.
"Hasil audit BPK ini sama yang diplenokan hari Rabu nanti, ini akan membuktikan ada atau tidak intervensi yang dikatakan Pak Ruki (anggota BPK). Saya harap tidak sama yang saya baca hari ini dengan yang diplenokan," kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2012).
Padahal, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) ini, seorang menteri harus mengetahui dengan pasti dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proyek besar yang ada di Kementerianya.
"Memang yang saya baca hanya sebatas Sesmenpora, Menkeu, dan Pak Joyo (BPN). Sementara di Kementrian tidak ada nama. Artinya harus lengkap. Masa proyek sebegitu besar menterinya tidak tahu dan tidak bertanggung jawab," sambungnya.
Pria yang biasa disapa Miing ini menambahkan, dengan hasil audit tersebut, nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus semakin mempercepat langkahnya untuk menguak kasus yang disinyalir melibatkan beberapa tokoh partai.
"Saya kira harusnya ini sudah domainya di penegak hukum. Dengan adanya hasil audit itu harusnya KPK sudah berjalan. Tinggal persoalanya KPK ini mempercepat langkahnya dengan audit dari BPK," tutup Miing.
Dia berharap hasil final audit yang akan disampaikan BPK pada Rabu mendatang berbeda dengan apa yang dibacanya pagi ini. Sebab, dalam laporan sementara itu, nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng tidak tertera sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proyek itu.
"Hasil audit BPK ini sama yang diplenokan hari Rabu nanti, ini akan membuktikan ada atau tidak intervensi yang dikatakan Pak Ruki (anggota BPK). Saya harap tidak sama yang saya baca hari ini dengan yang diplenokan," kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2012).
Padahal, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) ini, seorang menteri harus mengetahui dengan pasti dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proyek besar yang ada di Kementerianya.
"Memang yang saya baca hanya sebatas Sesmenpora, Menkeu, dan Pak Joyo (BPN). Sementara di Kementrian tidak ada nama. Artinya harus lengkap. Masa proyek sebegitu besar menterinya tidak tahu dan tidak bertanggung jawab," sambungnya.
Pria yang biasa disapa Miing ini menambahkan, dengan hasil audit tersebut, nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus semakin mempercepat langkahnya untuk menguak kasus yang disinyalir melibatkan beberapa tokoh partai.
"Saya kira harusnya ini sudah domainya di penegak hukum. Dengan adanya hasil audit itu harusnya KPK sudah berjalan. Tinggal persoalanya KPK ini mempercepat langkahnya dengan audit dari BPK," tutup Miing.
Baca Juga :
- Mahasiswa S-2 Harus Mulai Perbaikan Hukum RI
- Kerja Satgas Antimafia Hukum Sia-Sia?
- Negara Wajib Beri Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin
- Menpora Andi Harus Tanggung Jawab
- Penculik Bayi di Depok Ditangkap
- Cadangan Energi Menipis, Pemerintah Galakkan Konservasi Energi
- Bisnis Keluarga, Pilar Penting Ekonomi Asia
- Banjir Landa Empat Kabupaten
- Ini Pejabat Baru Bireuen
- Ketika Hukum Dipermainkan
Posted by Anonim
on 00.52. Filed under
Drive News,
hukum
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
