GAP Tingkatkan Produksi Tembakau
Produksi tembakau Indonesia masih terbilang rendah yakni hanya
160-180 ribu ton pertahunnya, sedangkan kebutuhan mencapai 200-240 ribu
ton pertahun. Penerapan Good Agronomic Practice (GAP) dalam pertanian
tembakau diharapkan bisa tingkatkan produksi tembakau di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)
Budidoyo mengatakan, penerapan GAP tidak hanya untuk meningkatkan
produksi tembakau, tapi juga untuk meningkatkan mutu dan kualitas
tembakau.
“Saat ini, program tersebut masih dilakukan uji coba melalui
pembukaan lahan demplot di beberapa daerah seperti di Rembang, Sumenep,
Pamekasan, Jombang dan Sumedang. Target peningkatan produksi melalui
demplot bisa mencapai 200%,” jelas Budidoyo kepada wartawan usai
pembukaan lahan demplot di Desa Tomo, Sumedang Jawa Barat.
Selama ini, kata dia, untuk memenuhi permintaan tembakau yang tinggi,
Indonesia masih mengandalkan impor tembakau dari sejumlah negara
seperti Turki, Madagaskar dan Cina. “Jika demplot ini berhasil dan
dilaksanakan disentra-sentra produksi tembakau, kita yakin tidak ada
lagi impor dari luar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
Jawa Barat Suryana menjelaskan demplot ini juga sebagai pembekalan bagi
petani tembakau dalam meningkatkan produktifitas tembakau dengan
kandungan residu kimia yang rendah. Hal ini penting karena Sumedang
merupakan salah satu dari lima daerah utama penghasil tembakau selain
Demak, Temanggung, Malang, dan Pamekasan.
Lebih lanjut Suryana mengatakan, tembakau bagi sekitar 30 juta
masyarakat di Jawa merupakan komoditas yang menjadi sumber penghasilan
utama. Karena itu, Suryana meminta kebijakan perkebunan khusus dibidang
komoditas tembakau tidak menjadikan petani sebagai objek dari
keuntungan segelintir orang yang memanfaatkan komoditas tembakau, tapi
harus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau itu
sendiri.
“Secara umum kebijakan belum bagus, padahal tembakau merupakan sumber
pendapatan pokok desa, oleh karena itu jangan jadikan kita hanya
sebagai objek kebijakan,” tandasnya.
Di Sumedang, misalnya, dari total PAD pada 2010 sebesar Rp54 miliar,
sebesar Rp4,1 miliar berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Selain itu, sektor pertanian termasuk didalamnya tembakau
menyumbang Rp1,54 triliun dari total PDRB Sumedang Rp5,36 triliun pada
2009.


