Pemerintah Pusat Mesti Sahkan Perpres, Kepres

“Pemerintah pusat juga masih memiliki sejumlah PR yang belum direalisasikan, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan Peraturan pemerintah, Perpres dan Kepres yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh,”ungkap Doto Zaini di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang turut dihadiri penandatangan MoU perwakilan RI, Hamid Awaluddin, Rabu (15/8).

Menurut Doto keterlambatan itu bukanlah akibat kesengajaan, tapi karena memang ada hal-hal lain yang harus didahulukan. Ia berjanji dalam waktu dekat, butir-butir yang belum terealisasi itu akan bisa segera diimplementasikan.

“Oleh karena itu butuh dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, Ulama, LSM, Kelompok Perempuan, Cendik Pandai, Media dan stakeholder perdamaian lainnya agar terus menjaga dan melestarikan perdamaian ini, serta mendukung semua program pembangunan perdamaian yang berjalan di Aceh secara abadi dan berkelanjutan,”ucapnya.

Sambungnya, Pemerintah Aceh sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangan Menengah (RPJM) 2012-2017, di mana didalamnya tercantum tentang implementasi butir-butir MoU Helsinki.  Pemerintah pusat pun sangat mendukung semangat ini, terbukti dengan lahirnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang membentuk tim khusus untuk menjaring pendapat masyarakat terkait penerapan MoU Helsinki.


“Tim ini sudah bekerja sejak beberapa hari lalu di Aceh. Hasil dari penjaringan pendapat ini nantinya akan dievaluasi bersama untuk selanjutnya kita menyusun langkah strategis untuk menjalankannya,” tutupnya.

---

Baca Juga :

---