Jangan Cuma Pecat, Marzuki Harus Lapor KPK
Jakarta - Rencana Ketua DPR Marzuki Alie yang akan memecat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh dianggap sebagai sebuah sandiwara politik.
Sebab, proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) senilai Rp20 miliar rawan diselewengkan dan tak masuk akal. Terlebih lagi, sebagai ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Marzuki tak diberi tahu terlebih dahulu.
"Kalau ini bukan sandiwara seorang Marzuki, dan Marzuki merasa dirugikan oleh kebijakan sekjen, akan lebih dan cepat kalau melaporkan renovasi ruang Banggar ini ke KPK," ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Sabtu (14/1/2012).
Meski dianggap anggaran itu terlalu besar dan tanpa persetujuan, Marzuki tak perlu tergesa-gesa melaporkan hal itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab nantinya dalam penelusuran BPK tak akan memuaskan pihak manapun. "Paling-paling hasil audit BPK, hanya memvonis kesalahaan adminstarsi saja buat sekjen," terangnya.
Ia melanjutlan, jika Marzuki serius ingin menindak Sekjen, maka dia menyarankan agar Marzuki melaporkan kejanggalan proyek renovasi ruang Banggar itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah itu, jika memang ditemukan kejanggalan, barulah BPK masuk disana untuk menghitung berapa besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
"Memang, saat ini, anggota Komisi III, sudah melaporkan ke KPK. Tapi cepat dan pantas yang melaporkan itu pak Marzuki, karena dalam hal ini,merasa dirugikan oleh kesekjen, dan sebagai tanggungjawab sebagai pemimpin DPR," jelasnya. [mah]
Meski dianggap anggaran itu terlalu besar dan tanpa persetujuan, Marzuki tak perlu tergesa-gesa melaporkan hal itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab nantinya dalam penelusuran BPK tak akan memuaskan pihak manapun. "Paling-paling hasil audit BPK, hanya memvonis kesalahaan adminstarsi saja buat sekjen," terangnya.
Ia melanjutlan, jika Marzuki serius ingin menindak Sekjen, maka dia menyarankan agar Marzuki melaporkan kejanggalan proyek renovasi ruang Banggar itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah itu, jika memang ditemukan kejanggalan, barulah BPK masuk disana untuk menghitung berapa besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
"Memang, saat ini, anggota Komisi III, sudah melaporkan ke KPK. Tapi cepat dan pantas yang melaporkan itu pak Marzuki, karena dalam hal ini,merasa dirugikan oleh kesekjen, dan sebagai tanggungjawab sebagai pemimpin DPR," jelasnya. [mah]
Posted by Depok Online news
on 04.11. Filed under
